Terlebih usai dikabulkannya gugatan Partai Prima yang berujung pada putusan pengadilan yang menunda tahapan Pemilu 2024.
Selengkapnya
Perlawanan itu diminta dilakukan jika Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat perihal penundaan tahapan Pemilu 2024.
Selengkapnya
Beragam respon pun muncul setelah putusan itu dikeluarkan. Termasuk dari Dirjen Polpum (Politik dan Pemerintahan Umum) Kemendagri, Bahtiar.
Selengkapnya
Hal ini tak lepas dari adanya putusan dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang merespon gugatan Partai Prima agar KPU menunda tahapan Pemilu 2024 hingga Juli 2025.
Selengkapnya_(15).jpg)
Tengku Oyong adalah hakim berharta Rp4 miliar yang menjatuhkan vonis penundaan proses pemilu. Dulu, Oyong pernah terlibat dugaan kekerasan terhadap jurnalis.
Selengkapnya