Aji Muhammad Fitra Firnanda, Kepala Dinas PUPR Kaltim, menjabarkan sambil menunggu APBN, pihaknya turut bergerak membenahi fasilitas KEK MBTK.
SelengkapnyaSekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni, menjabarkan pembenahan KEK Maloy, membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat.
SelengkapnyaTidak sepenuhnya menyerahkan ke PT MBTK, DPMPTSP Kaltim juga turut berburu investor untuk mengisi di KEK Maloy.
SelengkapnyaPasalnya, jika Mei 2022 ini masih juga tidak ada investor yang masuk ke kawasan itu, maka Maloy akan kehilangan status kawasan ekonomi khususnya.
SelengkapnyaKEK Maloy Batuta Trans Kalimantan masuk kategori berjalan lambat dari seluruh pencanangan kawasan ekonomi khusus di Indonesia.
Selengkapnya