Termasuk soal temuan aktivitas tambang ilegal yang ditemukan DPRD Kaltim di IKN, masuk dalam daftar 21 IUP palsu, Munawwar tidak berkomentar banyak.
SelengkapnyaPansus Investigasi Pertambangan (IP) DPRD Kaltim, dibentuk sejak 15 November 2022.
SelengkapnyaPansus Investigasi Pertambangan (IP) DPRD Kaltim mengagendakan memanggil Inspektorat Kaltim, terkait 21 IUP palsu.
SelengkapnyaDua orang Nama Mantan pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur disebut Pansus Investigasi Pertambangan DPRD terjerat 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu.
Selengkapnya