Usai berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), ia bersama Sekda Samarinda, Hero Mardanus dan sejumlah pejabat daerah mendatangi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI di Jakarta, Selasa (8/10/2025).
Selengkapnya
Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 218/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Rincian Bagi Hasil TA 2022 yang terbit Jumat (30/12/2022).
Selengkapnya
Secara menyeluruh, pemerintah pusat mengalokasikan DBH sebesar Rp23,26 triliun, yang disalurkan kepada Pemprov Kaltim dan 10 kabupaten/kota.
Selengkapnya.jpg)
Persoalan dana bagi hasil (DBH) membuat Bupati Kepulauan Meranti, M Adil meradang. Bahkan, M Adil menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis dan setan.
Selengkapnya
Persoalan dana bagi hasil (DBH) membuat Bupati Kepulauan Meranti, M Adil meradang.
Selengkapnya
Merasa dizalimi terkait pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) minyak tidak adil, Bupati Kepulauan Meranti, M Adil, layangkan protes keras kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Selengkapnya
Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kaltim, menyebut hingga saat ini DBH sawit tengah digodok. Kaltim bersama daerah-daerah lain telah menyepakati rencana tersebut.
Selengkapnya
Ia sangat mengharapkan keadilan ini bisa terwujud melalui langkah kompak ini dengan mengusulkannya melalui Rakernas APPSI.
Selengkapnya