Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 218/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Rincian Bagi Hasil TA 2022 yang terbit Jumat (30/12/2022).
Selengkapnya
Secara menyeluruh, pemerintah pusat mengalokasikan DBH sebesar Rp23,26 triliun, yang disalurkan kepada Pemprov Kaltim dan 10 kabupaten/kota.
Selengkapnya.jpg)
Persoalan dana bagi hasil (DBH) membuat Bupati Kepulauan Meranti, M Adil meradang. Bahkan, M Adil menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis dan setan.
Selengkapnya
Persoalan dana bagi hasil (DBH) membuat Bupati Kepulauan Meranti, M Adil meradang.
Selengkapnya
Merasa dizalimi terkait pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) minyak tidak adil, Bupati Kepulauan Meranti, M Adil, layangkan protes keras kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Selengkapnya
Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kaltim, menyebut hingga saat ini DBH sawit tengah digodok. Kaltim bersama daerah-daerah lain telah menyepakati rencana tersebut.
Selengkapnya
Ia sangat mengharapkan keadilan ini bisa terwujud melalui langkah kompak ini dengan mengusulkannya melalui Rakernas APPSI.
Selengkapnya
Jadi sudah jelas diatur dalam UU ini, tinggal bagaimana nantinya dapat diakomodir dalam Peraturan Pemerintah,” katanya.
Selengkapnya