POJOKNEGERI.COM -Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar memastikan tidak ada peredaran beras oplosan di Kota Tepian.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran masyarakat terkait isu beras oplosan yang beredar di media sosial.
Lanjut Kombes Hendri, hal itu telah dipastikan setelah pihaknya bersama Perum Bulog dan sejumlah instansi terkait, telah melakukan inspeksi langsung ke sejumlah pasar tradisional di kota tersebut.
“Tim kami hari ini telah menyisir beberapa titik pasar di Samarinda. Hasilnya, tidak ditemukan praktik penimbunan maupun peredaran beras oplosan. Stok beras pun dalam kondisi aman,” ucap Kombes Hendri, Jumat (15/8/2025).
Ditambahkannya, bahwa kegiatan inspeksi tersebut merupakan langkah proaktif kepolisian dalam menjaga stabilitas pasokan pangan serta menanggapi keresahan publik yang muncul akibat informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menambahkan, Polresta Samarinda bersama Bulog juga secara rutin terus melakukan pemantauan distribusi beras untuk mencegah terjadinya spekulasi harga maupun manipulasi kualitas.
“Jika ditemukan indikasi beras oplosan, kami akan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Tidak boleh ada praktik yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum terverifikasi kebenarannya. Warga juga diminta segera melapor apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran dalam distribusi bahan pangan.
Ketersediaan Stok Beras Terjamin
Dalam kesempatan yang sama, Hendri mengungkapkan bahwa ketersediaan stok beras di Kota Samarinda saat ini mencapai 9.200 ton. Jumlah tersebut dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama enam bulan ke depan, termasuk untuk daerah penyangga.
“Cadangan ini tidak hanya untuk warga Samarinda, tetapi juga mencakup kebutuhan wilayah sekitar. Artinya, kondisi pasokan dalam situasi aman dan terkendali,” jelasnya.
Upaya pengawasan distribusi dan jaminan ketersediaan pangan ini, menurut Hendri, merupakan bagian dari dukungan institusi kepolisian terhadap program ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto melalui Asta Cita.
“Kami sebagai aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga mendukung stabilitas sosial dan ekonomi, termasuk sektor pangan,” pungkasnya.
(tim redaksi)
