.jpeg)
POJOKNEGERI.COM – Pemerhati sosial dan budaya, Mahrus Ali, menyuarakan pentingnya mengevaluasi pelaksanaan Pilkada langsung di Indonesia.
Menurutnya, demokrasi yang semula menjadi kebanggaan rakyat kini mulai menyisakan persoalan serius, mulai dari tingginya biaya politik hingga potensi perpecahan sosial.
"Pilkada langsung, yang awalnya menjadi lambang kebanggaan rakyat, kini kerap menyisakan luka. Biaya yang membengkak, janji-janji yang layu sebelum mekar, dan benih-benih perpecahan yang tumbuh di tanah persaudaraan. Kita tidak sedang mengingkari demokrasi, kita hanya sedang mencari cara agar bunganya tetap mekar tanpa menusuk tangan rakyatnya,” ujar Mahrus dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (10/8).
Ia menyoroti bahwa biaya politik yang membengkak untuk satu kursi kekuasaan bisa mencapai miliaran rupiah.
Situasi ini, menurutnya, menimbulkan praktik politik transaksional, hutang budi, dan kontrak tersembunyi yang membuat kepala daerah cenderung lebih fokus mengembalikan modal ketimbang melayani rakyat.
"Tak jarang, kepala daerah terpilih bukan sibuk merajut mimpi rakyat, tetapi menghitung cara mengembalikan modal. Bukankah terlalu mahal harga sebuah pesta, bila setelahnya rakyat justru menanggung utang?” ujarnya retoris.
Usul Mekanisme Baru
Mahrus mengusulkan agar pemilihan kepala daerah tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan lewat mekanisme penunjukan dan pemilihan oleh lembaga perwakilan rakyat.
“Untuk jabatan gubernur, biarlah presiden menunjuk tokoh yang telah teruji integritasnya. Sementara untuk bupati dan wali kota, DPRD dapat menggelar sidang terbuka untuk memilih sosok yang layak,” jelasnya.
Menurutnya, sistem ini tetap demokratis karena melibatkan wakil rakyat dan bisa dilakukan secara transparan dan akuntabel di hadapan publik.
Proses pemilihan melalui sidang DPRD yang disiarkan langsung, dengan rekam jejak calon yang dibedah terbuka, akan mendorong partisipasi rakyat dalam bentuk baru, yakni pengawasan dan kritik.
Redam Konflik, Hindari Polarisasi
Pilkada langsung, kata Mahrus, kerap menimbulkan perpecahan di masyarakat.
Perbedaan pilihan politik tak jarang memecah persahabatan, memicu konflik antarwarga, bahkan merenggangkan ikatan keluarga.
“Dengan mekanisme DPRD dan penunjukan presiden, gelombang konflik bisa lebih diredam. Persaingan tetap ada, tapi hadir di ruang yang lebih terukur,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa demokrasi bukan hanya soal mencoblos, tapi juga soal siapa yang benar-benar merawat harapan rakyat. Evaluasi Pilkada langsung, menurutnya, bukan bentuk kemunduran, melainkan upaya memurnikan kembali esensi demokrasi.
“Kita bukan sedang mengurangi demokrasi, tetapi sedang memelihara jiwanya agar terus mekar dan memberi teduh bagi semua,” pungkasnya. (*)
