POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Kebijakan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengedepankan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD mulai memengaruhi sektor perhotelan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Penurunan okupansi hotel, terutama di Samarinda dan Balikpapan, mencuat sebagai dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, tingkat hunian hotel pada Maret 2025 tercatat hanya 36,43%, penurunan signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercatat pada angka 17,06%.
Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana, mengungkapkan, dampak ini mirip dengan penurunan yang terjadi pada masa pandemi COVID-19.
“Pemerintah adalah salah satu penyumbang utama okupansi hotel, karena banyak kegiatan pemerintahan yang mengandalkan fasilitas hotel. Dengan kebijakan efisiensi, hal ini sangat berpengaruh,” ujarnya.
Penurunan sektor perhotelan lebih terasa di Samarinda, di mana sekitar 50-70% pendapatan hotel bergantung pada pasar pemerintah untuk kegiatan rapat dan pertemuan.
Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Kaltim, Wied Paramartha, menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdampak besar pada aktivitas perhotelan, terutama di ibu kota provinsi.
“Perubahan anggaran ini sangat memukul sektor perhotelan di Samarinda, karena selama ini pasar utama adalah pemerintah. Sekitar 50 hingga 70 persen pendapatan hotel bergantung pada penyediaan ruang rapat,” imbuh Wied.
Selain itu, penurunan jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, juga memberi dampak pada sektor ini.
Wisatawan domestik hanya menginap selama 1,44 hari pada Maret 2025, lebih rendah dari sebelumnya.
Politisi PPP, Nurhadi Saputra, yang juga Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, menilai kebijakan efisiensi anggaran telah memperburuk perekonomian daerah.
Menurutnya, penurunan kunjungan pemerintah dan pembatasan aktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berdampak langsung pada sektor perhotelan dan pariwisata.
“Saya pribadi tidak setuju dengan kebijakan efisiensi yang terlalu luas dampaknya. Banyak profesi yang terdampak, terutama di sektor pariwisata dan perhotelan yang menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kaltim,” tegasnya.
Nurhadi mengkhawatirkan kebijakan ini dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor perhotelan dan pariwisata jika tidak segera ditangani.
“Jika dibiarkan, sektor ini bisa mengalami PHK massal, dan itu akan sangat merugikan. Pemerintah perlu mencari solusi alternatif, seperti menyesuaikan harga atau melonggarkan kebijakan efisiensi secara selektif untuk sektor-sektor rentan,” tambahnya.
Sebagai solusi, Nurhadi berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap sektor ekonomi yang berpotensi menggerakkan roda perekonomian daerah, salah satunya sektor perhotelan yang menjadi tulang punggung bagi PAD Kaltim.
“Kami berharap kebijakan efisiensi tidak mengorbankan sektor-sektor yang rentan, seperti perhotelan dan pariwisata. Pemerintah harus memberikan kebijakan yang lebih selektif dan mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi daerah,” tutupnya. (adv)
