POJOKNEGERI.COM - Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan percepatan sejumlah proyek hilirisasi dengan total nilai investasi sebesar US$ 38 miliar, atau sekitar Rp 613,966 triliun (kurs Rp 16.157), dalam penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di DPR RI kemarin, Jumat (15/8)
Prabowo menyebutkan, proyek hilirisasi tersebut mencakup berbagai sektor.
Hal ini diungkapkan Prabowo saat menyampaikan RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
"Berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar US$ 38 miliar akan kita percepat," kata Prabowo.
Proyek ini diantaranya hilirisasi mineral dan batu bara (minerba), tiga hilirisasi pertanian, tiga hilirisasi kelautan dan perikanan, dua hilirisasi transisi energi, dan dua hilirisasi ketahanan energi.
"Proyek ini mencakup berbagai sektor termasuk Pertambangan mineral, hilirisasi batubara, pertanian, perikanan, serta energi baru dan terbarukan," katanya.
Kepala Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dan Ketahanan Energi Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan telah menyerahkan dokumen pra-studi kelayakan proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi nasional kepada Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani di kantor kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Bahlil mengatakan, dokumen tersebut sudah melalui berbagai proses kajian, termasuk melibatkan akademisi, pengusaha, dan mitra teknologi. Ia mengatakan dokumen tersebut belum sempurna, oleh karena itu penyempurnaan studi tersebut diserahkan kepada Danantara sebagai pelaksana utama proyek.
"Jadi memang ini belum sempurna, namanya aja pra-FS. Sudah barang tentu untuk penyempurnaannya ini, kita serahkan kepada Danantara, karena Danantara yang punya uang untuk melakukan penyempurnaan," kata Bahlil.
Bahlil menambahkan bahwa dengan masuknya Danantara untuk membiayai proyek hilirisasi ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerja bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan nantinya nilai tambah yang ada di hilirisasi akan masuk ke dalam negeri.
"Sehingga manfaat total nilai tambahnya itu semua berputar dalam negeri dan itu akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baik dengan upah yang layak, bukan lagi upah, mohon maaf, bukan lagi upah UMR dan ini sebagai instrumen penetrasi dalam rangka memberikan keadilan dalam pertumbuhan ekonomi kawasan," pungkasnya.
(*)
