POJOKNEGERI.COM - DPRD Samarinda, melalui Komisi IV yang membidangi pendidikan, menunjukkan komitmen nyata dalam mengawal proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, memastikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan adanya laporan resmi terkait praktik kecurangan dalam proses PPDB.
Langkah ini sebagai respons terhadap keresahan masyarakat yang kerap muncul setiap tahun ajaran baru, terutama soal isu manipulasi data dan penyalahgunaan sistem zonasi.
Lebih lanjut ia menyatakan Pemkot Samarinda juga telah membentuk satuan tugas (satgas) pengawas PPDB guna mencegah terjadinya praktik kecurangan dalam penerimaan siswa baru.
“Perlu diketahui, Pemkot Samarinda telah membentuk satuan tugas pengawas PPDB untuk memastikan transparansi dan mencegah potensi kecurangan,” ujar Novan.
Ia menyatakan satgas yang dibentuk Pemkot Samarinda bekerja secara independen dan dilibatkan langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda sebagai pengelola teknis PPDB.
“Satgas ini bebas dari intervensi pihak manapun dan punya kewenangan menerima serta menindaklanjuti laporan dari masyarakat,” tegasnya.
Meskipun belum ada pelanggaran yang terbukti, Novan mengakui ada beberapa laporan yang sedang dalam proses verifikasi.
“Kami sudah menerima beberapa keluhan warga. Tapi itu masih diselidiki lebih lanjut, belum bisa dipastikan sebagai pelanggaran,” tambahnya.
Ia mengajak masyarakat agar aktif melaporkan setiap indikasi kecurangan dalam proses PPDB agar bisa segera ditindaklanjuti oleh Satgas dan Disdikbud.
“Kami terbuka menerima laporan. Pendidikan adalah urusan bersama, dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjaga integritas sistem,” tandasnya.
(adv/*)
