POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Program pendidikan gratis yang baru saja diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Senin (21/4/2025) menuai respons positif dari berbagai kalangan.
Namun, DPRD Kaltim mengingatkan agar kebijakan ini tidak sekadar simbolis, melainkan diiringi dengan peningkatan kualitas sarana-prasarana serta kesejahteraan tenaga pendidik.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menekankan bahwa program pendidikan tanpa biaya tidak boleh mengabaikan aspek pendukung lainnya.
Menurutnya, kualitas pendidikan tidak akan maksimal tanpa dukungan fasilitas memadai dan guru yang sejahtera.
“Pendidikan boleh gratis, tapi kalau tidak difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang layak dan mumpuni, jadi ya sia-sia,” ujar politisi PKB tersebut, Kamis (24/4/2025).
Ia mengingatkan pentingnya keseimbangan antara kebijakan pendidikan gratis dengan upaya mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, sejalan dengan visi Kaltim Emas 2045 yang diusung Gubernur-Wakil Gubernur Rudy Mas’ud dan Seno Aji.
“Tidak bisa hanya fokus pada satu aspek. Harus seimbang antara pembebasan biaya, peningkatan kualitas pendidikan, dan perbaikan sarpras,” tegasnya.
Damayanti juga menyambut baik rencana pemberian insentif bagi tenaga pendidik, mulai dari jenjang TK hingga SMA/SMK.
Ia menyebutkan bahwa insentif sekitar Rp1 juta yang dirancang oleh Pemprov merupakan langkah positif untuk menstimulus semangat dan profesionalisme guru.
“Ini kabar baik. Guru-guru kita memang sudah semestinya diberi perhatian lebih. Mereka bagian penting dari ekosistem pendidikan,” ujarnya.
Namun demikian, Damayanti menekankan bahwa program Gratispol dan Jospol—yang mencakup pembebasan biaya pendidikan dan program sosial lainnya—harus terus dikawal secara serius agar benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Salah satu bentuk pengawalan adalah memastikan anggaran benar-benar turun, dan implementasinya sesuai target. Jangan sampai program bagus hanya berhenti di wacana,” pungkasnya. (adv)
