POJOKNEGERI.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, (18/3/ 2025).
Airlangga mengatakan, dalam pertemuan itu, dirinya melaporkan berbagai hal diantaranya perkembangan terkini terkait kondisi perekonomian nasional, rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), serta sejumlah kerja sama ekonomi internasional.
“Tadi kami menyampaikan perkembangan perekonomian dan rencana terkait dengan kawasan ekonomi khusus. Tadi Bapak Presiden menyatakan terkait kawasan ekonomi khusus di Batang,” kata Airlangga usai pertemuanya dengan Presiden Prabowo.
Airlangga menjelaskan bahwa di Batang, Presiden Prabowo memiliki perhatian terhadap kerja sama Two Countries Twin Parks antara Indonesia dengan Fujian, Tiongkok. Kerja sama tersebut bertujuan mendorong investasi industri di KEK Batang dengan rencana investasi sebesar Rp16 triliun.
“Ini menjadi pembicaraan pada saat waktu Bapak Presiden bertemu dengan Presiden Xi Jinping yang lalu. Sehingga ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tersebut,” imbuhnya.
Terkait kondisi perekonomian nasional, Airlangga menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat.
“Pertumbuhan ekonomi secara spasial kita ketahui relatif bagus. Kemudian inflasi kita ketahui juga sampai Februari juga inflasi masih rendah di mana core inflation-nya masih positif,” jelas Airlangga.
Lebih lanjut, indeks keyakinan konsumen PMI pada Februari tercatat tinggi di angka 53,6, pertumbuhan kredit Januari sebesar 10,3 persen, dan cadangan devisa akhir Februari juga berada pada level tinggi. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia hingga Februari 2025 juga tercatat surplus sebesar USD6,61 miliar, dengan nilai ekspor tertinggi mencapai USD14 miliar pada Februari.
Airlangga memaparkan bahwa dibandingkan negara-negara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kompetitif.
“Kita bisa melihat GDP growth kita dibandingkan Malaysia, Chile itu relatif masih tinggi. Inflation kita salah satu yang terendah termasuk di ASEAN,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memberikan arahan terkait optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong pembiayaan sektor produktif. Airlangga menyebut bahwa akan ada revisi Keppres mengenai KUR dengan memasukkan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dalam komite terkait.
“Bapak Presiden mengarahkan agar komitenya didorong untuk meningkatkan pembiayaan usaha produktif,” pungkasnya.
(*)
