 Bahlil Lahadalia dan tambang nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.jpeg)
POJOKNEGERI.COM - Kegiatan tambang nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah menjadi sorotan publik karena dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan.
Kegiatan tambang ini berpotensi merusak ekosistem laut dan darat di Raja Ampat
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara perihal adanya tambang nikel di Raja Ampat, Papua.
Menurut Bahlil, pemerintah bakal mengevaluasi kembali aktivitas pertambangan nikel yang ada di wilayah tersebut dengan memanggil pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).
"Nanti saya pulang saya akan evaluasi. Saya ada rapat dengan Dirjen saya, saya akan panggil pemilik IUP mau BUMN atau swasta," kata Bahlil di Jakarta dikutip Kamis (5/6/2025).
Menurutnya ada lima IUP di wilayah tersebut, namun hanya satu perusahaan yang beroperasi hingga saat ini yakni PT Gag Nikel, anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
"Jadi teman-teman, IUP di Raja Ampat itu ada beberapa. Mungkin ada lima setelah saya mendapat laporan dari Dirjen (Dirjen Minerba). Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu yaitu PT Gag Nikel. PT Gag Nikel ini yang punya adalah ANTAM, BUMN," ujarnya.
Bahlil menjelaskan bahwa IUP kepada PT Gag Nikel diberikan pada 2017, dan mulai beroperasi pada 2018. Ia mengatakan, sebelum beroperasi, perusahaan ini juga telah mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
"Jadi dan IUP-nya itu sekali lagi IUP produksinya 2017," katanya.
Bahlil mengatakan bahwa lokasi tambang nikel tersebut bukan di destinasi pariwisata Raja Ampat, yakni Piaynemo. Lokasi tambang nikel tersebut terletak kurang lebih 30-40 kilometer (km) dari destinasi wisata.
"Sekarang dengan kondisi seperti ini kita harus cross-check, karena di beberapa media yang saya baca ada ada gambar yang diperlihatkan itu seperti di Pulau Piaynemo itu pulau pariwisatanya Raja Ampat. Saya sering di Raja Ampat. Pulau Piaynemo dengan Pulau Gag itu itu kurang lebih sekitar 30 km sampai dengan 40 km, dan di wilayah Raja Ampat itu betul wilayah pariwisata yang kita harus lindungi," katanya.
(*)
