Masa kerja Pansus Investigasi Pertambangan (IP) DPRD Kaltim, ditarget berakhir pada April 2023 mendatang.
Selengkapnya
Beberapa waktu yang lalu, Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim melakukan kunjungan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kaltim.
Selengkapnya
Komisi III DPRD Kaltim menyoroti mengenai temuan Badan Peneriksa Keuangan (BPK) Kaltim pada 2021.
Selengkapnya
Pencairan dana Jamrek menjadi persoalan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim, pada 2021 hasil pemeriksaan pertanggungjawaban Gubernur Kaltim 2020.
Selengkapnya
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim, pada 2021 hasil pemeriksaan Pertanggungjawaban Gubernur Kaltim 2020, menemukan persoalan terkait pencairan dana jamrek.
Selengkapnya
BPK menduga ada potensi kehilangan jaminan kesungguhan sebesar Rp1,07 triliun. Dan bunga jaminan kesungguhan yang digunakan kabupaten/kota sebesar Rp87 juta.
Selengkapnya
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, turut menyoroti temuan BPK terkait pengelolaan jaminan reklamasi (jamrek) oleh Pemprov Kaltim.
Selengkapnya
BPK menduga ada potensi kehilangan jaminan kesungguhan sebesar Rp1,07 triliun. Dan bunga jaminan kesungguhan yang digunakan kabupaten/kota sebesar Rp87 juta.
Selengkapnya