Pemerintah Kota Samarinda lakukan rapat penataan tenaga Non-ASN di Kota Samarinda yang dilaksanakan di Balai Kota Samarinda.
SelengkapnyaPerkembangan kasus penipuan dan penggelapan uang yang dilakukan oknum honorer, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bernama RF (43).
SelengkapnyaRencana pemerintah menghapus tenaga honorer pada akhir 2024 mendatang, mendapatkan reaksi keras dari anggota DPRD Samarinda.
SelengkapnyaMasa jabatan Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakilnya Hadi Mulyadi Periode 2018-2023 telah berakhir.
SelengkapnyaDalam kesempatan itu, ia menjelaskan berbagai hal. Termasuk agenda Pemkot Samarinda untuk membangun sekolah taraf internasional di kawasan SMP N 16 Samarinda.
SelengkapnyaDalam kunjungan kerja ke Kaltim, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo, menegaskan akan mencari jalan terbaik untuk nasib para tenaga honorer.
SelengkapnyaDua jalan untuk para honorer bisa berkerja di pemerintah, naik jenjang menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau melalui outsourcing.
Selengkapnya