POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai tanpa pendidikan yang layak dan infrastruktur yang memadai.
Hal inilah yang menjadi sorotan Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, saat menyampaikan pandangannya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung E DPRD Kaltim.
Dalam keterangannya, ia menekankan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah indikator utama kesejahteraan.
Ia pun mengungkapkan keprihatinannya atas masih rendahnya angka lulusan sarjana, khususnya di Kabupaten Berau dan wilayah Kalimantan Timur secara umum.
“Permasalahan pertama tentu kita ingin kesejahteraan masyarakat lebih baik lagi, dan salah satu indikatornya adalah pendidikan dan kesehatan,” tegas Syarifatul.
Ia menyambut baik program pendidikan gratis (Gratispol) yang diusung Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud (Harum), dan mendorong agar program tersebut dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
“Kalau generasi kita tidak dibekali pendidikan dan skill yang mumpuni, kita akan tertinggal, baik di lingkup nasional maupun internasional,” tambahnya.
Selain berdampak pada kualitas sumber daya manusia, menurutnya, pendidikan juga berperan langsung dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
Tak hanya pendidikan, Syarifatul juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama akses jalan di kawasan perkampungan dan daerah wisata.
Ia menilai kondisi jalan yang belum memadai menjadi hambatan bagi aktivitas ekonomi warga.
“Jalan polos di kampung itu penting karena menunjang perekonomian. Hasil bumi dan laut dari kampung perlu akses jalan yang baik agar bisa dipasarkan ke kota,” ujarnya.
Ia menyebut beberapa ruas penting yang masih perlu perhatian, seperti jalur Tanjung menuju kawasan pesisir, serta akses dari Sangkulirang Kutai Timur menuju Berau yang masih terkendala kondisi jembatan.
Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan kekhawatiran atas minimnya fasilitas pendidikan, termasuk kekurangan ruang kelas baru (RKB) dan belum tersedianya Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah Segah.
“Padahal kewenangan SMA itu ada di provinsi, dan ini akan kami dorong agar segera dibangun,” kata Syarifatul.
Tak sedikit pula SD dan SMP di Berau yang menurutnya masih dalam kondisi memprihatinkan.
“Ada yang masih bangunan kayu, bahkan masih ada yang kebanjiran,” tutupnya prihatin. (adv)
