POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan kebijakan pendidikan yang pro rakyat.
Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa seluruh buku wajib di sekolah negeri, termasuk buku paket, LKS, LKPD, hingga buku kesehatan siswa, harus disediakan secara gratis oleh pemerintah melalui dana BOS maupun APBD.
“Jenis buku apapun apakah itu referensi utama mata pelajaran, buku paket, LKS, atau LKPD itu gratis, ditanggung oleh pemerintah,” ujar Andi Harun.
Ia mengungkapkan bahwa bila dana BOS tidak mencukupi, maka pembiayaan akan dialihkan ke APBD.
Termasuk dengan buku kesehatan siswa yang sebelumnya sempat dijual oleh beberapa sekolah. Padahal, seharusnya buku ini dicetak dan disalurkan gratis oleh Dinas Kesehatan melalui puskesmas ke sekolah-sekolah.
Masalah muncul karena jumlah buku yang dicetak tidak mencukupi seluruh siswa, sehingga beberapa sekolah mengambil inisiatif dengan menggandeng pihak ketiga.
“Karena tidak mencukupi ditambah belum adanya aturan resmi, maka ada sekolah yang mencetak sendiri dan menjual dengan harga mahal. Padahal jika dari pemerintah, seharusnya gratis,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa hanya siswa berusia 6 tahun ke bawah yang akan masuk kelas 1 SD yang memerlukan rekomendasi psikolog, dan itu menjadi tanggung jawab orang tua.
“Tes psikologi bukan dilakukan sekolah, melainkan orang tua mereka yang bebas memilih psikolog sesuai kehendak mereka sendiri. Ini di luar campur tangan sekolah,” pungkasnya. (*)
