 Luhut Binsar Pandjaitan.jpeg)
POJOKNEGERI.COM - Pemerintah sudah mulai melakukan uji coba program digitalisasi bantuan sosial (bansos) dengan Government Technology (GovTech).
GovTech berbasis kecerdasan buatan (AI) diklaim mampu membuat distribusi bantuan lebih efisien sekaligus mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan uji coba ini dimulai di Banyuwangi, Jawa Timur.
Digitalisasi Bansos ini menggunakan teknologi pengenalan wajah (face recognition).
Hal ini bertujuan untuk memastikan penyaluran bansos berlangsung lebih tertib dan transparan.
"GovTech sekarang kita sudah piloting di Banyuwangi dan sekarang sudah mulai face recognition, sehingga dengan demikian akan jauh lebih tertib. Kami berharap minggu depan akan pergi ke sana, rapat terpadu di sana sekali lagi, menyiapkan nanti presiden untuk melihat," ujar Luhut di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/9).
Luhut juga menjelaskan bila uji coba di Banyuwangi berjalan baik, sistem tersebut akan diperluas secara nasional pada tahun depan.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau langsung, meski waktu kunjungan masih dalam tahap penyesuaian.
Luhut menyebut kehadiran presiden bisa dilakukan dalam satu hingga dua bulan ke depan.
"Kalau itu sukses, kita akan langsung sosialisasi secara nasional (di) 514 kabupaten. Nanti kita lihat kelompok-kelompokan sehingga kita bisa lihat kekurangan di mana. Ini berbasis AI, jadi AI ini teknologi dirancang anak-anak Indonesia. Semua kita buat sangat transparan," jelasnya.
Luhut menilai pengalaman dari pilot project di Banyuwangi sudah menunjukkan hasil yang positif, mulai dari penertiban data penerima hingga pemangkasan prosedur birokrasi.
"Pengalaman di Banyuwangi kelihatan sangat-sangat bagus dan membuat Indonesia akan jauh lebih tertib dan terkendali, terorganisasi, pasti akan membuat efisiensi dan mengurangi korupsi," katanya.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan mengatakan Program Digitalisasi Bansos ini adalah sebuah kemajuan besar.
“Digitalisasi Bansos ini adalah kemajuan besar. Nanti yang mendaftar akan diterima atau ditolak oleh sistem, bukan oleh petugas. Ini bentuk transparansi sekaligus efisiensi,” kata Gus Ipul di Kantor DEN, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Gus Ipul menyebut, jika program Bansos digital berjalan optimal, potensi penghematan anggaran negara bisa mencapai Rp 14 triliun per tahun.
Penghematan ini dihitung dari kemungkinan terhapusnya penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.
“Dengan sistem digital, penyaluran Bansos akan lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Uang negara bisa diselamatkan dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” ujarnya.
(*)
