 Bahlil Lahadalia dan tambang nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.jpeg)
POJOKNEGERI.COM - Aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya kini menjadi sorotan nasional.
Kawasan yang terkenal sebagai surga bawah laut dengan keanekaragaman hayati tinggi ini menghadapi ancaman serius akibat ekspansi industri pertambangan nikel yang merusak lingkungan.
Tak sedikit pihak yang melontarkan kritikannya terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buntut penambangan nikel.
Merespon hal ini Sekretaris Jenderal Golkar, Sarmuji menilai sejumlah kritik yang dilontarkan kepada Bahlil tidak tepat.
Pasalnya, kata Sarmuji, pemberian izin pertambangan kepada sejumlah perusahaan di Raja Ampat itu dilakukan sebelum Bahlil menjabat sebagai menteri ESDM.
"Itu kritikan salah sasaran. Tambang itu sudah mendapatkan ijin jauh hari sebelum Menteri Bahlil menjabat sebagai menteri," ujar Sarmuji, Minggu (8/6).
Alih-alih, Sarmuji menilai Ketua Umum Golkar itu telah menjalankan langkah yang tepat untuk mengatasi polemik tambang yang merusak lingkungan Raja Ampat ini.
Bahkan, klaim dia, hanya Bahlil satu-satunya menteri yang langsung datang ke lokasi untuk memeriksa bisnis tambang di Tanah Cenderawasih tersebut.
"Justru begitu ada masalah, Menteri ESDM langsung menghentikan sementara sembari melakukan evaluasi. Bahkan dia satu-satunya menteri yang turun langsung, padahal masalah ini sebenarnya lintas kementrian," ujarnya.
Di sisi lain, ia menduga ramai kritik kepada Bahlil ini sebagai bentuk serangan balik oleh pihak yang dirugikan oleh kebijakan pencabutan izin tambang.
"Bisa jadi ini serangan balik pihak yang dirugikan oleh kebijakan menteri yang pro rakyat seperti pencabutan IUP yang ditelantarkan dan peningkatan lifting migas yang mengancam mengganggu impor," tutur dia.
(*)
