IMG-LOGO
Home Advertorial DPRD Kaltim Dorong Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kembali ke Daerah
advertorial | DPRD Kaltim

DPRD Kaltim Dorong Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kembali ke Daerah

Mikhail - 28 Mei 2025 14:02 WITA
IMG
Anggota Komisi II DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, M Husni Fahruddin. (DPRD Kaltim)

POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong agar pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Kaltim, seperti DAS Mahakam dan DAS Berau, dikembalikan kepada pemerintah daerah.


Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kontrol atas sumber daya strategis sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyampaikan bahwa selama ini pengelolaan pengolongan kapal dan tambatan sungai masih didominasi oleh badan usaha di luar kendali daerah, seperti Pelindo dan perusahaan swasta lainnya.

“Kalau kita lihat yang didapatkan Pelindo dari pengolongan itu luar biasa, bisa puluhan miliar tiap bulan. PTB juga ratusan miliar. Tapi untuk provinsi, kita justru nol,” tegas Husni saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (26/5/2025).

Menurutnya, selama kontrol terhadap kawasan sungai tetap berada di luar tangan pemerintah daerah, maka potensi ekonomi strategis akan terus bocor keluar.


DPRD Kaltim ingin pengelolaan ini bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (Perusda), agar hasilnya langsung dirasakan masyarakat melalui pembangunan daerah.

“Cara berpikir kita hari ini adalah bagaimana semua aset daerah, termasuk wilayah DAS, bisa mendatangkan PAD dan bermuara pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Untuk memperkuat usulan ini, Komisi II telah melakukan studi banding ke Kalimantan Selatan dan berencana mengunjungi Jembatan Ampera di Sumatera Selatan.


Kaltim juga telah membuka komunikasi aktif dengan Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hukla).

“Kita sudah bicara dengan Kepala KSOP, Pak Mursidi, dan dari Dirjen Hukla ada titik terang. Tinggal nanti mekanismenya dibahas bersama antara DPRD dan Gubernur,” terang Husni.

DPRD Kaltim optimistis jika pengelolaan DAS bisa diambil alih, potensi PAD yang masuk ke kas daerah bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya.

“Ini yang sedang kita perjuangkan. Kita tidak bicara soal ego pengelolaan, tapi soal keadilan ekonomi untuk daerah,” pungkasnya. (adv)